Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia - Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi.
Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional sebagai berikut:
-Diplomasi beras tahun 1946
-Perundingan Linggarjati
-Agresi militer belanda I (tanggal 21 juli 1947)
-Perundingan Renvillle
-Agresi militer belanda II (tanggal 19 desember 1948)
-Konferensi Asia di New Delhi
-Perundingan Roem-Royen
-Konferensi meja bundar (KMB)
Diplomasi Beras tahun 1946
Antara India dan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton.
Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir belanda.
Perundingan Linggarjati
Perundingan linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 november 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sedangkan belanda diwakili oleh Prof Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat inggris.
Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati:
-Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera
-Republik Indonesia dan belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia (RI)
-Republik Indonesia Serikat dan belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 juli 1947.
Agresi Militer Belanda I (tanggal 21 juli 1947)
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di jawa dan madura.
Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi negatif. Australia dan india mengajukan masalah Indonesia ini ke dewan keamanan PBB.
Pada tanggal 4 agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Anggota KTN ada 3 negara yaitu:
-Belgia (dipilih oleh belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland
-Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
-Amerika serikat (dipilih oleh Indonesia dan belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan belanda dalam perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan belanda di Bangka.
Perundingan Renvillle
Perundingan renville dilaksanakan diatas geladak kapal renville milik Amerika Serikat tanggal 17 januari 1948.
Dalam perundingan tersebut, pemerintah indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Hasil Perundingan Renville:
-Wilayah indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van mook)
-Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah indonesia sampai Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk
-Kedudukan RIS dan belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
-RI merupakan bagian dari RIS
-Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 desember 1948.
Agresi Militer Belanda II (tanggal 19 desember 1948)
Pada tanggal 19 desember 1948 belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi ke II, belanda berhasil menduduki yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap, presiden soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat.
Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi intruksi kepada delegasi indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan belanda.
Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh belanda.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan pada tanggal 20-25 januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dll.
Hasil Konferensi Asia di New Delhi meliputi:
-Pengembalian pemerintahan republik indonesia ke yogyakarta
-Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 maret 1949
-Penarikan tentara belanda dari seluruh wilayah indonesia
-Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah indonesia serikat paling lambat tanggal 1 januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 januari 1949 yang isinya:
-Penghentian operasi militer dan gerilya
-Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh belanda
-Pemerintah RI kembali ke yogyakarta
-Akan diadakan perundingan secepatnya
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman dari belanda.
Perundingan Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 april 1949 di hotel des indes, jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi republik indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh van Royen.
Hasil Perundingan Roem-Royen:
-Pemerintah RI dan belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan
-Pemerintah belanda akan segera mengembalikan pemerintah indonesia ke yogyakarta
-Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den haag, belanda
Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa indonesia-belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 agustus – 2 november 1949.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:
-Indonesia: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo
-BFO: Sultan Hamid II dari pontianak
-Belanda: Mr. van Maarseveen
-UNCI: Chritchley
BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
Hasil Keputusan KMB
-Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
-Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 desember 1949
-Masalah irian barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
-Antara RIS dan kerajaan belanda akan diadakan hubungan uni indonesia belanda yang dikepalai raja belanda
-Kapal-kapal perang belanda akan ditarik dari indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS
-Tentara kerajaan belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan hindia belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, ratu juliana, perdana menteri Dr. willem dress, menteri seberang lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh Hatta bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di jakarta, sri sultan hamengkubuwono ix dan wakil tinggi mahkota belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat indonesia:
-Belanda mengakui kemerdekaan indonesia
-Konflik dengan belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai
-Irian barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat
-Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.
Perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional sebagai berikut:
-Diplomasi beras tahun 1946
-Perundingan Linggarjati
-Agresi militer belanda I (tanggal 21 juli 1947)
-Perundingan Renvillle
-Agresi militer belanda II (tanggal 19 desember 1948)
-Konferensi Asia di New Delhi
-Perundingan Roem-Royen
-Konferensi meja bundar (KMB)
Antara India dan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton.
Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia.
Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir belanda.
Perundingan Linggarjati
Perundingan linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 november 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sedangkan belanda diwakili oleh Prof Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat inggris.
Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati:
-Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera
-Republik Indonesia dan belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia (RI)
-Republik Indonesia Serikat dan belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu belanda sebagai ketuanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 juli 1947.
Agresi Militer Belanda I (tanggal 21 juli 1947)
Pada tanggal 21 juli 1947 belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di jawa dan madura.
Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi negatif. Australia dan india mengajukan masalah Indonesia ini ke dewan keamanan PBB.
Pada tanggal 4 agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).
Anggota KTN ada 3 negara yaitu:
-Belgia (dipilih oleh belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland
-Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby
-Amerika serikat (dipilih oleh Indonesia dan belanda) dipimpin oleh Dr. Frank Graham.
Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan indonesia.
KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan belanda dalam perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan belanda di Bangka.
Perundingan Renvillle
Perundingan renville dilaksanakan diatas geladak kapal renville milik Amerika Serikat tanggal 17 januari 1948.
Dalam perundingan tersebut, pemerintah indonesia diwakili oleh perdana menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
Hasil Perundingan Renville:
-Wilayah indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van mook)
-Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah indonesia sampai Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk
-Kedudukan RIS dan belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
-RI merupakan bagian dari RIS
-Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI
Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 desember 1948.
Agresi Militer Belanda II (tanggal 19 desember 1948)
Pada tanggal 19 desember 1948 belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota yogyakarta yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di lapangan udara maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasi-konsentrasi TNI. Dalam agresi ke II, belanda berhasil menduduki yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.
Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap, presiden soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada menteri kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat.
Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi intruksi kepada delegasi indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan belanda.
Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh belanda.
Konferensi Asia di New Delhi
Konferensi Asia di New Delhi diselenggarakan pada tanggal 20-25 januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dll.
Hasil Konferensi Asia di New Delhi meliputi:
-Pengembalian pemerintahan republik indonesia ke yogyakarta
-Pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 maret 1949
-Penarikan tentara belanda dari seluruh wilayah indonesia
-Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah indonesia serikat paling lambat tanggal 1 januari 1950.
Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 januari 1949 yang isinya:
-Penghentian operasi militer dan gerilya
-Pembebasan tahanan politik Indonesia oleh belanda
-Pemerintah RI kembali ke yogyakarta
-Akan diadakan perundingan secepatnya
Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman dari belanda.
Perundingan Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 april 1949 di hotel des indes, jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi republik indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi belanda dipimpin oleh van Royen.
Hasil Perundingan Roem-Royen:
-Pemerintah RI dan belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan
-Pemerintah belanda akan segera mengembalikan pemerintah indonesia ke yogyakarta
-Kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den haag, belanda
Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa indonesia-belanda. KMB dilaksanakan di Den Haag Belanda tanggal 23 agustus – 2 november 1949.
Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB:
-Indonesia: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo
-BFO: Sultan Hamid II dari pontianak
-Belanda: Mr. van Maarseveen
-UNCI: Chritchley
BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg)
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
Hasil Keputusan KMB
-Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
-Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 desember 1949
-Masalah irian barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
-Antara RIS dan kerajaan belanda akan diadakan hubungan uni indonesia belanda yang dikepalai raja belanda
-Kapal-kapal perang belanda akan ditarik dari indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS
-Tentara kerajaan belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan hindia belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
Pada tanggal 27 desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di belanda dan di indonesia. Di negeri belanda, ratu juliana, perdana menteri Dr. willem dress, menteri seberang lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh Hatta bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di jakarta, sri sultan hamengkubuwono ix dan wakil tinggi mahkota belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
Dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat indonesia:
-Belanda mengakui kemerdekaan indonesia
-Konflik dengan belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai
-Irian barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat
-Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.
Categories:
Artikel
0 komentar:
Post a Comment