Sahabat Geografi

Kondisi Politik Dalam Negeri
Demokrasi terpimpin berlaku tahun 1959-1965. pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945.

Beberapa Penyimpangan Terhadap Pancasila dan UUD 1945 Yang Terjadi Pada Masa Demokrasi Terpimpin:
-Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No.2/1959
-Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden
-Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
-GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS
-Pengangkatan presiden seumur hidup
Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat ditangan Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI disampingnya.

Ajaran NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis) yang diciptakan presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat, dan sebagai partai pendukung Bung Karno yang paling setia.

Selama masa demokrasi terpimpin, PKI terus melaksanakan program nya secara revolusioner. Bahkan mampu menguasai konstelasi politik. Puncak kegiatan PKI adalah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965.

Kondisi Politik Luar Negeri
Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin lebih condong ke Blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja maupun Vietnam.

Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin:
-Oldefo dan Nefo
-Konfrontasi dengan Malaysia

Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonomi nya, khususnya negara-negara barat yang kapitalis.

Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru.

Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo).

Konfrontasi Dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah.

Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.

Pada tanggal 9 juli 1963 perdana menteri tengku abdul rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan federasi malaysia, kemudian tanggal 16 september 1963 pemerintah malaya memproklamasikan berdirinya federasi malaysia.

Menghadapi tindakan malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 september 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus.

Selanjutnya pada tanggal 3 mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
-Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
-Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka malaysia.

Di tengah situasi konflik Indonesia – Malaysia, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Hal itu mendorong Indonesia keluar dari PBB.

Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.