Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang di Indonesia
Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang di Indonesia - Pada tanggal 5 maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.
Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang Jawa Barat. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.
Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang
Pada penjajahan Belanda, pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil, sedangkan masa pemerintahan Jepang dipimpin oleh militer.
Jepang dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer:
-Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (jakarta)
-Wilayah II, meliputi Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi
-Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Ujungpandang (Makassar).
Berbagai Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia
Bidang Politik:
-Mengizinkan bendera merah putih dikibarkan disamping bendera Jepang
-Melarang penggunaan Bahasa Belanda
-Mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
-Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya
Organisasi-organisasi yang didirikan jepang
-Gerakan Tiga A. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama
-Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis belanda
-Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).
Kebijakan Jepang di Bidang Ekonomi
-Jepang banyak melakukan kegiatan produksi
-Kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang
-Jepang menerapkan sistem autarki
-Romusha/kerja paksa
-Eksploitasi SDA terutama batu bara dan minyak bumi
Kebijakan Jepang di Bidang Sosial
Jepang mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu:
-Golongan teratas, yaitu golongan jepang
-Golongan kedua, yaitu golongan pribumi
-Golongan ketiga, yaitu golongan timur asing
Kebijakan Jepang di Bidang Militer
Jepang membentuk organisasi semimiliter dan militer untuk memperkuat kedudukan dalam perang pasifik.
Organisasi Semi Militer Zaman Jepang
-Seinendan (barisan pemuda)
-Fujinkai (himpunan wanita)
-Keibodan (barisan pembantu polisi)
-Suishintai (barisan pelapor)
-Gakukotai (barisan pelajar)
-Jibakutai (barisan berani mati)
Organisasi Militer Zaman Jepang
-Heiho (pembantu prajurit jepang)
-PETA (pembela tanah air)
Kebijakan Jepang di Bidang Budaya
-Bahasa indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi
-Bahasa belanda dilarang digunakan
-Papan nama toko, rumah makan, perusahaan menggunakan bahasa indonesia/jepang
-Surat kabar dan film yang berbahasa belanda dilarang beredar
Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang
Dalam menghadapi penjajahan jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada 2 macam golongan, yaitu:
-Golongan kooperatif, bersedia kerjasama dengan jepang, mereka duduk dalam organisasi bentukan jepang
-Golongan non kooperatif, golongan yang tidak mau bekerjasama dengan jepang, mereka membentuk organisasi bawah tanah.
Perlawanan Terhadap Jepang
Perlawanan rakyat terjadi di berbagai daerah di Indonesia yaitu di Jawa Barat, Aceh, Biak Irian Jaya, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Pemberontakan PETA.
Hal itu menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah jepang. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dan kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Berbagai Perubahan Akibat Pendudukan Jepang
Aspek politik pemerintahan, terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke militer. Pembentukan tonarigumi (rukun tetangga) untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk.
Aspek sosial ekonomi, politik penyerahan padi secara paksa, berakibat angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial yang buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi, golongan pemuda pelajar dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial.
Aspek mentalitas masyarakat, masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha, mereka menderita, tidak mendapat upah dan makanan, dan diperlakukan sangat kejam oleh jepang, sehingga menimbulkan ketakutan pada masyarakat untuk menyerahkan warganya menjadi romusha.
Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang Jawa Barat. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.
Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang
Pada penjajahan Belanda, pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil, sedangkan masa pemerintahan Jepang dipimpin oleh militer.
Jepang dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer:
-Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (jakarta)
-Wilayah II, meliputi Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi
-Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Ujungpandang (Makassar).
Berbagai Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia
Bidang Politik:
-Mengizinkan bendera merah putih dikibarkan disamping bendera Jepang
-Melarang penggunaan Bahasa Belanda
-Mengizinkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
-Mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya
Organisasi-organisasi yang didirikan jepang
-Gerakan Tiga A. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama
-Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis belanda
-Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).
Kebijakan Jepang di Bidang Ekonomi
-Jepang banyak melakukan kegiatan produksi
-Kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang
-Jepang menerapkan sistem autarki
-Romusha/kerja paksa
-Eksploitasi SDA terutama batu bara dan minyak bumi
Kebijakan Jepang di Bidang Sosial
Jepang mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu:
-Golongan teratas, yaitu golongan jepang
-Golongan kedua, yaitu golongan pribumi
-Golongan ketiga, yaitu golongan timur asing
Kebijakan Jepang di Bidang Militer
Jepang membentuk organisasi semimiliter dan militer untuk memperkuat kedudukan dalam perang pasifik.
Organisasi Semi Militer Zaman Jepang
-Seinendan (barisan pemuda)
-Fujinkai (himpunan wanita)
-Keibodan (barisan pembantu polisi)
-Suishintai (barisan pelapor)
-Gakukotai (barisan pelajar)
-Jibakutai (barisan berani mati)
Organisasi Militer Zaman Jepang
-Heiho (pembantu prajurit jepang)
-PETA (pembela tanah air)
Kebijakan Jepang di Bidang Budaya
-Bahasa indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi
-Bahasa belanda dilarang digunakan
-Papan nama toko, rumah makan, perusahaan menggunakan bahasa indonesia/jepang
-Surat kabar dan film yang berbahasa belanda dilarang beredar
Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang
Dalam menghadapi penjajahan jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada 2 macam golongan, yaitu:
-Golongan kooperatif, bersedia kerjasama dengan jepang, mereka duduk dalam organisasi bentukan jepang
-Golongan non kooperatif, golongan yang tidak mau bekerjasama dengan jepang, mereka membentuk organisasi bawah tanah.
Perlawanan Terhadap Jepang
Perlawanan rakyat terjadi di berbagai daerah di Indonesia yaitu di Jawa Barat, Aceh, Biak Irian Jaya, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Pemberontakan PETA.
Hal itu menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah jepang. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dan kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.
Berbagai Perubahan Akibat Pendudukan Jepang
Aspek politik pemerintahan, terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke militer. Pembentukan tonarigumi (rukun tetangga) untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk.
Aspek sosial ekonomi, politik penyerahan padi secara paksa, berakibat angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial yang buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi, golongan pemuda pelajar dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial.
Aspek mentalitas masyarakat, masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha, mereka menderita, tidak mendapat upah dan makanan, dan diperlakukan sangat kejam oleh jepang, sehingga menimbulkan ketakutan pada masyarakat untuk menyerahkan warganya menjadi romusha.
0 komentar:
Post a Comment